Andre Rosiade Apresiasi Vaksinasi dengan Sistem Satu Data

11-01-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade. Foto : Azka/Man

 

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan pemerintah akan memanfaatkan data masyarakat dari proses vaksinasi untuk keperluan pengumpulan data yang transparan untuk bisa digunakan di kemudian hari. Merespons hal ini, Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade mengapresiasi pemerintah atas upaya satu data dalam melakukan vaksinasi tersebut.

 

"Sebagai mitra kerja pemerintah terutama dengan Kementerian BUMN, saya mengapresiasi kejelian pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN yang memanfaatkan data vaksinasi untuk keperluan program pemerintah lainnya," ujar Andre melalui keterangan tertulisnya, Senin (11/1/2021).

 

Lebih lanjut, Andre menekankan bahwa proses vaksinasi yang begitu masif akan memerlukan data masyarakat luas dalam satu waktu. Data yang terkumpul ini, menurutnya, harus dimanfaatkan untuk keperluan program-program pemerintah lainnya.

 

"Data yang terkumpul dari proses vaksinasi ini bisa dimanfaatkan untuk program pemerintah mendatang. Ini momentum yang harus dimanfaatkan. Data itu bisa digunakan untuk program-program seperti bantuan sosial maupun bantuan usaha mikro sehingga bisa tepat sasaran," tegasnya.

 

Politikus Fraksi Partai Gerindra ini juga mengapresiasi langkah pemerintah yang telah melakukan pembicaraan dengan KPK untuk program satu data berkaitan dengan vaksinasi ini. "Dengan KPK digandeng sejak awal maka celah terjadinya korupsi bisa diminimalisir," tutur Andre. (alw/es)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...